Dia menduga hal ini yang menjadikan banyaknya pengangguran. SDM tidak terserap karena pekerjaan mensyaratkan harus mempunyai ijazah SMA.
Sehingga, kata dia sesuai data yang ada bahwa Rp1,9 triliun perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik, 70% bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan ke Sulawesi Tenggara.
“Padahal pertumbuhan ekonomi kita terbesar ke 2 yakni sebesar 15% tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM kita tidak terserap,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa provinsi tidak bisa lepas tangan apalagi IPM itu bukan diukur per kabupaten tapi per provinsi. Jika ini tidak diselesaikan maka jangan harap IPM dan mutu pendidikan Sulteng akan naik.
“Harus bekerja sama dalam peningkatan SDM apalagi yang tamat SD, SMP harus diselesaikan jika perlu ada bantuan beasiswa, namun sayang beasiswa di Sulteng sangat kecil sekali yakni 2.500.000 ini artinya tidak ada political will dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam upaya peningkatan SDM kita,” ujarnya.
Padahal anggaran pendidikan dari pusat hingga kabupten dipatok sebesar 20% namun hasilnya mutu pendidikan masih jauh dari harapan.
Ia juga menilai bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sekolah swasta juga ikut berperan sampai ke desa-desa. Namun swasta ini tidak dibantu oleh bosda. Padahal swasta juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Olehnya ia berharap semua permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan perlu untuk kita ketahui bersama. Sebab sepanjang tidak mempunyai data dan political will maka mutu pendidikan dan IPM Sulawesi Tengah tetap akan begitu saja.
Ia berharap gubernur atau pemerintah provinisi harus kerja sama bersama bupati, perguruan tinggi dan bersama OPD lainnya untuk membicarakan mengenai hal ini sehingga dapat dicarikan solusi dalam rangka menihkatakan mutu pendidikan dan IPM.
