Menurutnya, lebih dari 30.000 tenaga kerja asing saat ini bekerja di kawasan industri Morowali dan sekitarnya, namun akses penerbangan internasional masih melalui bandara di Manado dan Makassar.
“Bandara kita sudah layak, dan keberadaan kawasan industri serta aktivitas ekspor menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah pantas punya pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan, masih ada ratusan keluarga korban bencana 2018 yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), terutama di Palu, Donggala, dan Sigi. Pemprov dan pemda sedang menyiapkan lahan, namun dibutuhkan dukungan anggaran pusat agar relokasi bisa dituntaskan paling lambat tahun 2026, setelah masa efisiensi fiskal berakhir.
Selain itu, Gubernur memaparkan inisiatif kolaborasi dengan pihak industri untuk memperbaiki jalan nasional yang dilalui kendaraan operasional perusahaan besar. Salah satu yang sudah berjalan adalah skema kerja sama dengan PT IMIP.
“Jika industri ikut andil memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang juga sangat butuh perhatian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan, Komisi V akan membawa dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.
“Sulawesi Tengah ini bukan hanya luas secara geografis, tapi juga kaya secara potensi. Baik itu sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan. Kunjungan kami ke sini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur akan ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran, pengawasan program strategis, dan penguatan sinergi dengan kementerian terkait.
