Dari sisi kelembagaan dan nomenklatur, Kementerian Kebudayaan yang merupakan kementerian baru, kata Anggota DPR RI dari daaerah pemilihan Sulawesi Tengah itu, Ia menerima dan menyambut baik pembentukannya untuk menatakelola urusan kebudayaan.
“Sebagai kementerian baru, ada aneka konsekuensi yang mau tak mau mesti ditanggung dan menuntut respons yang layak (proper), seperti secara langsung berupa penambahan unit, pranata dan organisasi tata laksana, sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mencapai tujuan dan target, dan pada gilirannya berkonsekuensi pada anggaran,” jelas NSL yang juga Ketua DPW Nasdem Sulteng itu.
Olehnya, Ketua DPRD Sulteng periode 2019 – 2024 itu menyinggung soal prioritas program, yang tidak saja mesti dibuat lebih realistis, tapi juga terukur dan terutama berdampak strategis.
“Untuk itu, program dan kegiatan yang belum bernilai urgen dan berdampak strategis memang sudah selayaknya ditinjau ulang,” katanya.
Politisi asal Sulteng itu mencontohkan kegiatan penguatan rumah budaya di beberapa negara, yang menurutnya perlu penyesuaian kembali.
“Menurut hemat saya pemilihan negaranya masih bisa disesuaikan kembali, seperti rumah budaya di Timor Leste misalnya. Bukannya saya mengecilkan arti negara Timor Leste, semata soal dampak strategis yang kita harapkan melalui pelaksanaan kegiatan tersebut,” jelas dia.
Sementara di sisi lain, katanya, kita tidak merespons secara layak soal keikutsertaan dalam BRICS dari sisi penguatan kerja sama kebudayaan misalnya.
Nilam menegaskan, Kerja-kerja kebudayaan selain berorientasi internal dalam rangka penguatan jati diri bangsa, juga perlu diorientasikan keluar, misalnya sebagai bentuk penerapan politik luar negeri bebas aktif.
Politisi perempuan yang berlatar belakang pendidik itu, mengaku belum melihat upaya itu tercermin dalam program dan kegiatan prioritas Kemenbud, khususnya di negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa).
