Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP di Sulteng yang tidak melanjutkan ke SMA.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi masyarakat, agar solusi dapat diberikan secara tepat.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena terkendala biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa,” ungkapnya.
Gubernur menargetkan tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun wajib belajar.
Gubernur juga menegaskan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial, poses validasi data yang terlalu lama disebutnya menjadi penyebab tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial di daerah.
Gubernur mengungkapkan bahwa masih banyak data yang belum diperbarui, bahkan terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif.
Menurutnya, pembaruan data seharusnya tidak memakan waktu berbulan-bulan. Idealnya, proses sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data terbaru.
Ia juga mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah. Dengan begitu, intervensi program pengentasan kemiskinan bisa lebih akurat dan tidak salah sasaran.
Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Sulteng yang terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program di daerah. Ia menyebutkan bahwa teguran dan kritik dari BPKP adalah bentuk kasih sayang agar pemerintah daerah terus berbenah dan tidak salah arah.
