ReferensiA.id- Warga dari 5 desa mengadu ke Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta agar Bank Tanah keluar dari desa mereka.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) di lantai dua Kantor Gubernur Sulteng, Jumat 24 Oktober 2025.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang sedang kunjungan kerja di Kabupaten Poso, melalukan telepon video atau video call (VC) dengan peserta rapat.
Seketika, 30-an warga dari lima desa bersorak melihat wajah Gubernur di layar gawai milik Ketua Satgas PKA, Eva Susanti Bande. Ketika telepon video tersambung, warga sontak berteriak, ‘’Pak cabut Bank Tanah,’’ seru warga.
Terdengar suara Gubernur, ‘’Kalau tanah yang sementara digarap warga, tidak boleh diganggu. Enclave-lah, nanti saya akan ke sana.’’.
Kedatangan warga dari lima desa, yakni Desa Watutau, Kalimago, Maholo dan Winowanga serta Alitupu adalah untuk memprotes Bank Tanah yang menguasai lahan warga dan masyarakat adat di lima desa di Kabupaten Poso tersebut.
Kepala Desa Alitupu, Yoyakim Soli mengaku, mereka merasa dibodohi karena tanah-tanah itu tak pernah menjadi milik warga desa.
Lelang lahan bekas HGU PT Hasfarm, selanjutnya ditempati PT Sandabi Indah Lestari, tiba-tiba datang Bank Tanah menguasai lahan.
Bahkan, akibat protes yang mereka lakukan sudah ada anggota masyarakat yang jadi tersangka. ”Sikap kami sama dengan Desa Watutau, kami ingin Bank Tanah keluar dari desa kami,” tegasnya.
Sementara Kepala Desa Kalimago, Otniel Tatumpe, mengaku sempat ada perlawanan dari warga desa. Tapi mereka kalah oleh aparat keamanan. Ia malah dilaporkan ke Polres Poso.
Protes yang sama juga disampaikan Ketua Adat Desa Kalimago Yunus Sondok. Menurut dia saat Bank Tanah hadir di Lembah Napu, mereka telah melawan bersama warga adat tapi mereka kalah.
