Penambang Tewas di Poboya, Anggota DPRD Palu Minta Pemerintah Serius Tangani Tambang Ilegal

DPRD Palu
H Nanang. / Ist

ReferensiA.id- Anggota DPRD Kota Palu, H Nanang, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya seorang penambang emas ilegal berinisial HR akibat longsor di area tambang Vavolapo, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Kamis, 9 Oktober 2025) malam.

Nanang menilai, insiden yang menelan korban jiwa di kawasan tambang ilegal tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi.

Ia menegaskan, peristiwa serupa yang terus berulang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Ketua Komisi B DPRD Palu Tekankan Pengembangan Wisata Berkelanjutan untuk Tingkatkan PAD

“Sudah berulang kali tambang ilegal memakan korban. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Nanang di Palu, Sabtu 11 Oktober 2025.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, dirinya beberapa kali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), area yang juga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Menurutnya, masyarakat khawatir aktivitas tambang ilegal akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan mereka.

Baca Juga:  Anggota DPRD Palu Ahmad Umayer Dorong Edukasi Masif ke Masyarakat Soal Kebersihan Demi Adipura

Nanang bahkan mencurigai adanya potensi keterlibatan atau keuntungan yang diterima pihak perusahaan dari aktivitas tambang ilegal di wilayah konsesinya.

“Jangan hanya fokus ke penambang ilegalnya, tapi ke CPM juga. Jangan-jangan mereka dapat jatah dari tambang ilegal itu,” tegas Anggota DPRD Palu itu.

Nanang yang dikenal memiliki latar belakang sebagai aktivis pencinta alam itu menyebut, aktivitas tambang ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah serta berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Baca Juga:  Pencemaran Merkuri Akibat PETI Mengancam Kota Palu

“Tambang emas ilegal merusak tatanan sosial, mencemari alam, dan membahayakan kesehatan manusia karena tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar,” jelasnya.

Meski demikian, Nanang menyerukan agar semua pihak, termasuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kepolisian, duduk bersama mencari solusi komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *