Banjir Berulang di Morowali Diduga Akibat Tambang, Walhi Dorong Pemerintah Evaluasi Izin Pertambangan

Morowali
Ist

ReferensiA.id- Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu, 16 Maret 2025, mengakibatkan banjir di Desa Lalampu dan Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Akibat banjir tersebut, beberapa tiang listrik di sana dilaporkan roboh, dan memaksa warga harus mengevakuasi diri.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng mensinyalir banjir yang terjadi tidak hanya diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi, tapi akibat aktivitas pertambangan nikel yang mengobrak-abrik kawasan hutan hujan di bagian hulu di wilayah tersebut.

Baca Juga:  PT GNI Rusuh, Diduga Bentrok Kelompok Pekerja Lokal dengan Pekerja Asing Asal Cina

Dari hasil temuan Walhi Sulteng, diketahui ada 17 izin tambang nikel yang beroperasi di Desa Lalampu.

Manager Kampanye Walhi Sulawesi Tengah Wandi menilai, peristiwa banjir yang sering terjadi di Kabupaten Morowali baik yang terjadi di Desa Lalampu maupun desa-desa lainnya di Kecamatan Bahodopi yang menjadi langganan bencana ekologis, tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pertambangan nikel yang semakin masif dan membuat ketidakseimbangan ekologi.

Baca Juga:  Tolak Aktivitas PT KPP, Masyarakat Blokade Jalan Luwuk-Balantak

“Peningkatan pertambangan nikel mengurangi daya dukung lingkungan dan tata kelola bertambangan buruk,” katanya dalam keterangan, Senin 17 Maret 2025.

Lonjakan aktivitas tambang nikel di Kabupaten Morowali, merupakan konsekuensi program hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah, saat ini tercatat ada 65 izin usaha pertambangan (IUP) berstatus operasi produksi di Morowali dengan total luasan  konsesi mencapai 155.051 hektare.

Baca Juga:  Perkuat Keamanan Kawasan Industri, Huabao Teken Kerja Sama dengan Polda Sulteng

“Bagi Walhi Sulawesi Tengah, peristiwa banjir yang terus berulang di Morowali ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bukan hanya terus berbicara bagaimana keuntungan dari pertambangan nikel tapi juga harus melihat dan mengevaluasi izin-izin pertambangan nikel yang membuat daya kerusakan lingkungan di sana,” tandasnya.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *