ReferensiA.id- Kegaduhan di internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu berpotensi mengganggu pelayanan pasien. Protes sejumlah tenaga kesehatan (nakes) terhadap kebijakan manajemen yang berlarut-larut perlu segera diselesaikan.
Direktur RSUD Undata Palu, dr Jumriani bahkan mengaku mendapatkan atensi langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait polemik di internal rumah sakit milik pemerintah daerah itu.
Baru-baru ini, surat terbuka dan petisi berisi tuntutan perbaikan manajemen, fasilitas kesehatan, transparansi hingga kesejahteraan tenaga kesehatan beredar di lingkungan rumah sakit. Surat terbuka itu dikeluarkan oleh pihak yang mengatasnamakan Perwakilan Peduli Rumah Sakit.
Menanggapi hal itu, pihak manajemen rumah sakit langsung menggelar konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026, untuk meluruskan isu yang beredar.
Polemik jasa medis ini sebenarnya juga telah dibahas, bahkan melalui rapat dengar pendapat di DPRD Sulteng.
Direktur RSUD Undata, dr Jumriani, menyebut berbagai protes yang keluar hingga menjadi perhatian publik tersebut, tidak mewakili seluruh tenaga medis di rumah sakit itu.
Bahkan dia menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyusup untuk menimbulkan polemik namun tak berani menunjukkan diri.
“Mungkin ada oknum-oknum di dalam yang tidak puas dengan hal ini (penetapan jasa medis), tapi terus terang apa yang mereka keluarkan sebagai tuntutan dan petisi itu saya sudah katakan tadi tidak mewakili semua tenaga kesehatan, tenaga perawat yang ada di Rumah Sakit Undata ini. Dan kita sekarang lagi menelusuri, mencari tahu karena mereka bekerjanya itu senyap gitu, tidak gentle untuk menyatakan bahwa saya nih yang protes, tidak ada,” ujar Jumriani.
“Mereka itu kerjanya terselubung. Jadi, menyebarkan petisi masuk ke setiap teman-teman perawat itu secara diam-diam. Mereka laporkan kepada kami,” katanya.
Jumriani bahkan telah memanggil para kepala ruangan dan kepala instalasi untuk memastikan siapa saja tenaga medis yang melakukan protes tersebut.
Menurut pengakuan, ada beberapa tenaga medis yang diminta untuk menandatangai petisi itu, namun mereka menolak karena menganggap hal itu tidak penting.
Untuk meredam polemik yang ada, pihak manajemen rumah sakit pun tengah melakukan penelusuran siapa pihak yang mengeluarkan petisi. Namun Jumriani memastikan tidak akan melakukan tindakan intimidatif.
Meski demikian, Jumriani menyebut sanksi siap diberikan kepada pegawai yang melanggar dan menyebar fitnah terkait masalah rumah sakit.
“Bagian kepegawaian sudah menelusuri siapa yang melakukan hal ini. Jadi, karena ini termasuk salah satu pelanggaran ya, karena aturan kepegawaian itu ada. Jadi, salah satu (bentuk pelanggarn) tidak loyal kepada pimpinan itu melanggar aturan juga. Menyebar fitnah, terus berkata-kata kasar dan sebagainya itu ada aturannya dan itu kita ada konsekuensi kalau pegawai,” tegasnya.
Dia menyebut kemungkinan akan memberikan teguran atau surat peringatan kepada pegawai yang terbukti melanggar.
Selain itu, Jumriani menyerahkan masalah sanksi pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah.
Terkait masalah jasa medis yang diprotes, dia menyebut hal itu telah dibahas oleh tim remunerasi melalui beberapa kali rapat. Pemberian remunerasi dilakukan berdasarkan aturan yang ada.
“Sebenarnya hari ini saya akan berangkat ke Jakarta, ke Mendagri karena kita akan diterima jam 12.00 siang hari ini di Mendagri untuk aturan harmonisasi pembagian jasa tersebut di Kemendagri dan Kementerian Kesehatan. Tapi, karena ada hal ini, Bapak Gubernur bilang kita pending, kita cancel dulu keberangkatannya sampai selesai masalah ini,” ungkap Jumriani.
Adapun isi surat terbuka uang sebelumnya beredar sebagai berikut;
SURAT PERINGATAN TERBUKA UNTUK MANAJEMEN RSUD UNDATA
Dengan Ini kami, perwakilan dari tenaga kesehatan (NARES) Menyampaikan keresahan kami yang sangat mendesak dan sudah diambang batas kesabaran. Kondisi di Dalam Rumah Sakit ini sudah sangat memprihatinkan akibat kepemimpinan direktur dan pengelolaan manajemen yang salah:
1. Manajemen dan kepemimpinan
Direktur saat ini bersikap arogan dan manajemen berjalan sangat buruk, mengabaikan kesejahteraan para Nakes
2. Fasilitas dan Pelayanan
Pelayanan kepada masyarakat sangat buruk, fasilitas penunjang banyak yang rusak, bahkan pasien di IGD tidak diberikan makanan yang menjadi hak dasar pasien
3. Kesejahteraan Nakes Jasa Medis jauh dari kata layak dan tidak sesuai dengan beban kerja para nakes di lapangan. Dan tidak adanya keterbukaan serta Transparansi pembagian JASA MEDIS oleh Manajemen Rumah Sakit
Tuntutan yang kami ajukan
1. Segera ganti Direktur dan jajaran Manajemen Rumah sakit
2. perbaiki fasilitas yang rusak dan tingkatkan mutu pelayanan serta pemenuhan hak pasien tanpa terkecuali
3. sesuaikan jasa Medis nakes secara adil dan transparansi pembagian jasa medis sesuai kinerja.
Jika tuntutan ini tidak segera ditanggapi dan direalisasikan dalam waktu dekat, seluruh tenaga kesehatan akan mengambil langkah tegas berupa pemogokan kerja massal dan segala risiko terhadap operasional rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen.
Perwakilan Peduli Rumah Sakit. RED
