“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Forum Multi Pihak ini justru menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan. Kami juga melihat kepemimpinan Ibu Bupati sebagai perempuan semakin melegitimasi citra pemimpin yang partisipatif, membuka ruang kolaborasi, serta mendorong program-program pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Stevandi, perwakilan Walhi Sulawesi Tengah, menilai Forum Multi Pihak dapat menjadi jalur advokasi baru yang melengkapi mekanisme advokasi yang telah berjalan.
“Melalui kolaborasi, harapannya advokasi kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal,” katanya.
Forum Multi Pihak juga diharapkan menjadi entry point untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru. Hal ini mengingat banyak lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi multi pihak.
Di sisi lain, terdapat pula sumber pendanaan tertentu yang tidak dapat diakses pemerintah, namun dapat diakses oleh OMS atau NGO.
Bupati Donggala menyampaikan apresiasi atas kontribusi OMS yang selama ini telah membantu kerja-kerja pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menyambut terbuka inisiatif pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala. Harapannya, forum ini dapat semakin mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS/NGO. Selanjutnya, silakan berkoordinasi dengan Bappeda Donggala, dan saya akan menyampaikan inisiatif ini kepada seluruh OPD terkait untuk mendukung implementasinya di lapangan,” ujar Bupati Donggala.
Dalam kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, Bupati Donggala juga berharap OMS atau NGO yang memiliki sumber pendanaan mandiri dapat turut membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
