Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng Zalzulmidah A Djanggola sebagai pimpinan rapat paripurna menyampaikan, penetapan program pembentukan Perda Provinsi Sulteng tahun 2025 berdasarkan pada pasal 27 ayat (2), (3), dan (4) serta pada pasal 33 peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
Dia menjelaskan, Bapemperda dan Pemda menyusun propemperda yang merupakan instrument perencanaan penyusunan perda di lingkungan pemda yang memuat daftar urutan dan skala prioritas Raperda yang dibuat dalam satu tahun anggran, dan kemudian ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemda.
“Pelaksanaan penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan ranperda tentang APBD, dan kemudian hasil dari pada penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda disepakati menjadi Propemperda tahun anggaran berkenan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna,” katanya.
Gubernur Sulteng yang diwakili oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Sulteng bersama Pemda atas kinerjanya dalam melakukan penyusunan dan pembahasan atas propemperda tahun 2025.
“Sehubungan dengan ditetapkannya Propemperda tahun 2025, maka diharapkan kiranya agar lebih fokus dan menjadi perhatian serius kita bersama untuk mendukung aspek legalnya dengan perda sehingga nantinya tidak bermasalah dalam penyelenggarannya di dalam otonomi daerah,” jelas Novalina.
“Karena niat dan tekad baik kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Sulteng yang sesuai dengan visi misi Pemda, tentunya memerlukan dasar hukum sebagai aspek legalitasnya, maka dalam hal ini dinas-dinas termasuk perangkat daerah lainnya yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintah diharapkan hal tersebut agar menjadi perhatian, sehingga nantinya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama khusunya masyarakat Sulteng,” tandasnya. ***
