“Sehingga penting bagi Wagub Sulteng ketahui bahwa ia telah gagal dalam menjalakan fungsi kepemerintahannya bersama Rusdy Matura,” tandasnya.
Dalam catatan FRAS Sulteng, terdapat 5 kabupaten yang intensitas konflik agraria di sektor perkebunan sawit skala besar terjadi, yakni di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, kabupaten Donggala dan kabupaten Buol.
Di lima kabupaten itu juga perusahaan-perusahaan besar memicu konflik terjadi, sebut saja di Morut, terdapat Astra Group, begitupun di Poso dan Donggala.
“Di kabupaten Banggai terdapat modal besar PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) juga ada anak perusahaan Central Sulawesi dan Kencana Agri Group yakni PT Sawindo Cemerlang yang sejak dua puluh tahun lalu tiada henti merampas tanah rakyat dan memenjarakan rakyat di Banggai. Ditambah lagi anak perusahaan Murdaya Poo, PT HIP di buol sampai saat ini masih berkonflik dengan ratusan petani plasma,” katanya.
“Ini tentu seharusnya menjadi evaluasi secara utuh bagi pemerintah Provinsi Sulteng di masa-masa akhir kepemerintahan mereka, kartu merah dari masyarakat sipil bagi kinerja Pemprov Sulteng dalam kinerja 4 tahun terakhir ini menjadi sangat relevan atas amarah rakyat, sebab kepemerintahan saat ini di Sulteng sangat-sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil, dari rangkaian pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wagub sangat menjelaskan keberpihakan pemerintah lebih mengarah kepada para pemilik modal bukan menjadi tameng rakyat yang seharusnya.”
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme, dan setiap stakeholder memiliki kewajiban untuk menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
