Iklan HUT korpri

Eva Bande: Tim Penyelesaian Konflik Agraria Harus Independen

Tim Penyelesaian Konflik Agraria
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyampaikan rencana membentuk tim penyelesaian konflik agraria. / Ist

ReferensiA.id – Aktivis penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2018, Eva Bande menanggapi terkait rencana Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura membentuk tim penyelesaian konflik agraria. Kata dia, tim tersebut harus independen dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng.

Kata Eva Bande, tim penyelesaian konflik agraria sebenarnya telah lama diusulkan, namun tidak ada kabar tindak lanjutnya.

Baca Juga:  Gubernur Sulteng Resmikan Smart Village di Kabupaten Sigi

“Nanti setelah kejadian naas seperti di Parimo terjadi barulah diseriusi. Saya khawatir kalau dibentuk secara tiba-tiba dan instan, kesannya tim ini sekadar lip service saja untuk menenangkan suasana,” ujar Eva Bande, Rabu 16 Februari 2022.

Namun jika tim tersebut disusun dengan serius dan melibatkan komponen masyarakat seperti organisasi non pemerintah, organisasi rakyat dan aktivis yang kredibel, perempuan yang getol membela hak-hak petani ini mengaku akan mendukung.

Baca Juga:  DPRD Sulteng Gelar Pertemuan dengan ATR/ BPN Banggai

“Tim ini harus dipimpin langsung oleh Gubernur. Sekretarisnya dari pihak non pemerintahan, memilih orang yang kredibel,” katanya.

Menurut Eva, tim penyelesaian konflik agraria yang akan dibentuk Gubernur Sulawesi Tengah harus independen, ada jaminan keselamatan dan memiliki kewenangan eksekusi di lapangan, mengingat dipimpin langsung oleh Gubernur.

“Ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab harus disusun bersama dengan pemerintah dan unsur non pemerintah,” tandasnya.

Baca Juga:  Transaksi Pameran Produk Kelompok Tani di Palu Capai Belasan Juta

Seperti dikabarkan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura berencana membentuk tim penyelesaian konflik agraria. Sebab, menurutnya konflik agraria banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan cendrung menimbulkan hal- hal yang menghambat pembangunan di daerah.