ReferensiA.id – Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng, Eva Bande menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) lemah menghadapi PT Agro Nusa Abadi (ANA).
Hal ini dikatakan Eva Bande terkait sikap Pemprov Sulteng dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Morowali Utara yang melibatkan petani Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morut vs PT ANA.
Eva Bande menegaskan, lemahnya Pemprov Sulteng ditunjukkan dari sikapnya memberi kesempatan kepada PT ANA untuk mengurus HGU. Padalal, bagi FRAS, berdasarkan fakta PT ANA tidak memiliki HGU sejak mulai beroperasi tahun 2006.
“Ini berarti 15 tahun pemerintah dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa selain limbah busuk sawit. Pemerintah telah kehilangan potensi pendapatan daerah dari berbagai macam jenis pungutan yang bisa ditarik, artinya ada potensial lost di sana,” tegasnya.
Menurutnya, jika memang ada keseriusan dari PT ANA untuk melegalkan aktivitasnya maka dokumen itu akan mereka urus sejak jauh-jauh hari.
“Kami menduga bahwa ini memang disengaja agar perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dan berbagai bentuk PAD lainnya kepada negara,” tegasnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kata Eva Bande, maka seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas terhadap PT ANA. Petani telah menunjukkan solusi terbaik di setiap aksi lapangan dan rapat dengan pemerintah yakni kembalikan tanah petani.
“Ini solusi sederhana yang dapat mengobati sakit hati rakyat Morut selama puluhan tahun diabaikan pemerintah dan dirampas haknya oleh PT ANA,” kata Eva Bande.
Menurutnya, pemerintah juga harus menjawab mengapa tidak ada sanksi terhadap perusahaan illegal itu.
“Mengapa petani seperti Gusman dan Sudirman yang harus merasakan dinginnya lantai penjara, padahal mereka memperjuangkan tanah mereka sendiri,” sesalnya. RED
