ReferensiA.id – Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah Eva Bande menyayangkan sikap Gubernur Sulawesi Tengah, yang dianggap anti demokrasi dalam merespons kasus demonstrasi yang berujung ricuh dan menelan korban jiwa di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengeluarkan pernyataan agar koordinator lapangan (korlap) massa aksi demonstrasi yang terjadi di Parimo ditangkap. Gubernur menilai, korlap unjuk rasa tersebut adalah provokator.
“Yang kita salahkan yang provokator ini, korlap-korlapnya ini. Saya bilang tangkap,” kata Gubernur dalam pernyataannya.
“Ini korlap-korlap sudah tahu Undang-Undang sampai jam berapa bisa demo. Ini malam sampai pagi baru kejadian (ricuh), jam 2 (pukul 02.00) barangkali. Siapa yang salah di situ?”
Namun begitu, Gubernur mengatakan tidak menyalahkan siapapun atas insiden yang terjadi di Parimo.
“Oleh sebab itu kita belum bisa salahkan siapa yang salah, biar saja polisi bekerja. Karena polisi juga periksa dia punya anggota. Yang penting, saya turut berduka cita,” katanya.
Terkait pernyataan Gubernur perintahkan tangkap korlap demo penolakan tambang di Parimo itu, FRAS Sulawesi Tengah pun bereaksi. Pernyataan Rusdy Mastura disebut sebagai sikap yang anti demokrasi.
“Kami sangat menyayangkan. Sikap tersebut makin menunjukkan arogansi dari Gubernur itu sendiri,” ungkap Koordinator FRAS Sulawesi Tengah Eva Bande, Minggu 13 Februari 2022 malam.
Eva menambahkan, sebagai seorang pemimpin, sebaiknya Gubernur fokus pada tuntutan massa aksi yang berujung pada kericuhan, yaitu menuntut pencabutan IUP PT Trio Kencana.
“Apalagi aksi yang terjadi (12 Februari 2012) kemarin merupakan momentum yang ditunggu masyarakat atas janji Gubernur, yang akan menemui massa aksi. Namun itu nihil terjadi,” katanya.
