ReferensiA.id- Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih serius dalam menangani persoalan konflik agraria yang berkepanjangan antara petani di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah dengan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA).
Koordinator FRAS Sulteng Eva Bande mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria itu.
“Tim yang dibentuk oleh Pemprov jangan lelet menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Konfliknya jelas dan sudah berlangsung puluhan tahun. Akar masalahnya pun juga jelas, yakni perampasan lahan oleh perusahaan ilegal yang tidak punya HGU. Rapat berkali-kali dan peninjauan lapangan sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang tidak ada eksekusi. Jangan-jangan dugaan adanya Kongkalikong antara PT ANA dan tim Pemprov benar adanya. Kita harus mewaspadai itu,” tegas Eva Bande dalam keterangannya yang diterima ReferensiA.id, Minggu 11 September 2022.
Kata dia, diketahui sebelumnya tim dari Pemprov Sulteng telah melakukan mediasi dan pengecekan lokasi di lahan para petani yang berkonflik dengan PT ANA itu.
FRAS menilai, perusahaan harus dikenakan sanksi karna beroprasi tanpa mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Menurut Eva, Pemprov seharusnya tidak lagi mengakomodir kepentingan korporasi yang merugikan masyarakat.
Selain itu FRAS juga meminta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Morut, untuk segera merespons konflik agraria yang terjadi di daerahnya.
“Sebagai pimpinan daerah tentunya harus berperan aktif dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap masyarakat kecil. Pemda jangan main-main dalam kasus ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti aparat penegak Hukum. Kata aktivis perempuan itu, FRAS menekankan agar penegak hukum bertindak secara persuasif dan tidak mengedepankan kekerasan terhadap para petani yang mempertahankan hak atas tanahnya.
