ReferensiA.id- Ketua DPRD Morowali Kuswandi mengaku penataan kawasan lingkar tambang di daerah masih amburadul, khususnya wilayah lingkar tambang yang berada di luar kawasan industri.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Morowali saat merespons pernyataan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Daerah Andika, terkait perlunya kehadiran negara dalam pengelolaan kawasan tambang Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam bentuk badan administrasi pemerintah pengelolah kawasan.
Kata dia, kondisi lingkar tambang di luar kawasan industri saat ini sangat amburadul pengelolaan lingkungannya, di antaranya terkait sampah, termasuk di wilayah-wilayah padat penduduk.
“Menanggapi hal ini, saya anggap (hadirnya badan pengelola kawasan) ini penting mengingat situasi di luar kawasan industri hari ini menjadi sangat tidak terkendali,” ujar Kuswandi Kepada ReferensiA.id, Selasa 5 Juli 2022 malam.
Kata dia, upaya pembentukan atau mendorong lahirnya sebuah badan pemerintah untuk mengelolah kawasan merupakan ide yang sangat baik dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat, khusunya di wilayah yang terkenal dengan industri tambang nikelnya itu.
“Setidaknya ketika badan ini terbentuk, maka akan ada tata kelola kawasan industri sehingga tidak seperti situasi yang hari ini kita dapatkan,” jelas dia.
Jika badan pengelola kawasan dimaksud nantinya bisa terwujud, maka urusan pengelolaan lingkungan di luar kawasan industri tambang akan menjadi tanggung jawab badan pemerintah tersebut.
“Kami sangat mendukung upaya pemerintah provinsi untuk melahirkan badan pengelolaan kawasan itu, karena pemerintah daerah tentu punya keterbatasan, sehingga perlu hadirnya pemerintah pusat dalam hal ini,” jelasnya.
