Menurut Kuswandi, hampir semua wilayah Morowali di kepung industri, namun tidak beriringan dengan penataan kawasan yang baik, bahkan terkesan sangat lemah.
“Karena tidak adanya badan pemerintah yang mengelola kawasan itu tadi. Pihak IMIP (PT IMIP) misalnya, mereka itu bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan mereka sendiri dan untuk urusan tata kelola di luar kawasan tadi di sinilah dibutuhkan hadirnya badan pengelola kawasan,” tandasnya.
“Saya kira ini harus kita dorong bersama, harus menjadi agenda perjuangan bersama dan saya siap untuk melakukan itu ke depan,” dia menegaskan.
Sebelumnya, Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Daerah Andika, menyebut perlu kehadiran negara dalam pengelolaan kawasan di lingkar pertambangan di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berbentuk badan administrasi pemerintah pengelola kawasan.
“Negara perlu hadir dalam pengelolaan Bahodopi sebagai kawasan industri berat terbesar di Asia Pasifik untuk melengkapi aspek pemenuhan hak-hak warga negara, lingkungan dan penataan kawasan,” ujar Andika. RED
