ReferensiA.id- Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Luar Daerah (Korkom) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dan Forum CSR DKI Jakarta, Kamis 31 Juli 2025.
Kunjungan DPRD Sulteng ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi pendapatan dan menggali strategi yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Yus Mangun, didampingi sejumlah anggota, di antaranya Sony Tandra, Ronal Gulla, Henri Kusuma Muhidin, Marlela, Rauf, dan Haris Julianto. Rombongan diterima oleh Kabid Pendapatan Pajak I Bapenda DKI Jakarta, Mulyo Susongko bersama jajaran pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta menarik bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengalami penundaan maupun kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Yang jelas kami belum pernah mengalami tunda bayar, yah mungkin harus di desak terus,” jelas Mulyo Sasongko
Lebih lanjut, Mulyo menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai mencapai Rp11 triliun lebih, disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai sekitar Rp9,6 triliun, serta berbagai sumber pajak lainnya.
Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini masih bergantung pada PKB, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak air permukaan, dan beberapa pajak daerah lain. Namun, potensi besar dari Pajak Alat Berat (PAB) dinilai belum tergarap optimal, meski jumlah alat berat yang beroperasi di wilayah Sulteng cukup tinggi.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menilai kunjungan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal inovasi dan strategi pengelolaan pajak daerah.
