ReferensiA.id- Komisi III DPRD Sulteng melaksanakan kunjungan Kerja dalam rangka Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Antar Daerah di Jawa Barat, belum lama ini.
Korkom Komisi III DPRD Sulteng itu terkait penanganan pasca bencana dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Jalan Daerah.
Korkom kali ini dipimpin Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira SP MP dan dihadiri oleh Ketua Komisi III Sonny Tandra, ST dan Anggota Komisi Lainnya yakni Zainal Abdin Ishak, Abdul Karim Aljufri, Husiman Bram Toripalu, Naser Djibran, Sri Atun dan Marlelah.
Sonny Tandra menyampaikan bahwa penanganan pasca bencana oleh Pemerintah Jawa Barat sangatlah baik. Menurutnya Jawa Barat dan Sulteng memiliki karakteristik bencana hampir sama.
“Keberhasilan Jawa Barat dalam penanggulangan pasca bencana menjadi motivasi kami di Sulteng untuk kita jadikan contoh,” kata Sonny Tandra.
Sonny Tanrda mempertanyakan soal pengunaan belanja tidak terduga (BTT). Dia menyampaikan bahwa pengambilan dana BTT sangat panjang prosedurnya. Padahal, kata dia ketika terjadi bencana, maka harus segera ditangani.
Masalahnya, syaratnya harus ada surat dari kepala daerah bahwa itu adalah kejadian bencana dan dokumen-dokumen lainnya.
Belum lagi soal pembebasan tanah pasca bencana di Sulteng. Menurutnya di Sulteng, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) berkekuatan hukum.
“Apakah di Jabar ada seperti itu yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan ini yang menjadi salah satu soal dalam penanganan pasca bencana di Sulteng,” katanya.
Kemudian persoalan Inpres untuk menangani kemantapan jalan. Dia mengungkapkan, Sulteng mendapatkan kurang lebih Rp1 triliun untuk menangani jalan-jalan di daerah.
Sekretaris BPBD Jawa Barat menyampaikan bahwa paradigma penanggulangan bencana harus merujuk pada UU Nomor 24 tahun2007 tentang Penanggulangan Bencana.
