Problem dasar dari hal tersebut secara langsung dapat dilihat dari problem menahun berupa masih lemahnya integrasi data antar lembaga.
“Misalnya data tentang kemiskinan, masing-masing lembaga terkait punya format dan metodologi yang berbeda dalam mengukur dan menafsirkannya,” jelas perempuan berhijab yang juga Ketua DPW Nasdem Sulteng itu.
Selain problem integrasi data, menurut perempuan yang dikenal dengan akronim nama NSL itu, berkaitan dengan agenda membangun dan membina ekosistem data yang padu dan menyeluruh, juga ada persoalan-persoalan lain yang tak kalah krusial, misalnya duplikasi dan redundansi data, lemahnya interoperabilitas antar sistem data, dan silo data serta informasi sehingga menyulitkan kolaborasi, saling berbagi dan tukar menukar data dan informasi secara terintegrasi.
Akibat hal itu terjadi pemborosan, tidak hanya dalam level penyelenggaraan, juga terlebih dalam level dampak, lemahnya kualitas data yang dimiliki sehingga berdampak pada lemahnya pengambilan keputusan sebagai konsekuensinya.
“Saat ini kita risau soal efisiensi anggaran buat BPS, sementara kita lupa bahwa triliunan rupiah (lebih dari Rp6 triliun) sudah dihabiskan untuk membuat puluhan ribu aplikasi (27.400) yang nir-faedah,” tegas Nilam.
“Inilah salah satu contoh bukti dari pemborosan itu, yang dalam banyak hal menurut hemat saya berakar dari belum terbinanya ekosistem data yang padu dan menyeluruh tersebut,” tandasnya.
Meski tidak turut pada rapat dengar pendapat tersebut, Nilam menilai penting untuk menyampaikan pandangannya, karena ini sangat terkait dengan arah dan program kebijakan satu data (one data policy), yang tentu dalam kaitan tersebut BPS, baik pusat dan daerah memegang peranan kunci.
“Tanggapan dari BPS tentang hal ini tentu saja akan menjadi bahan yang akan kami pertimbangkan secara serius,” katanya. ***
