Karena itu, Nilam menekankan bahwa SE2026 akan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi ekonomi secara lebih utuh, termasuk sektor informal yang selama ini belum tercatat secara optimal.
Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan beberapa fakta penting, di antaranya 97 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, namun kontribusinya terhadap ekspor nonmigas masih di bawah 15 persen. Di sisi lain, 60 persen tenaga kerja di Sulawesi Tengah masih berada di sektor informal.
Dalam konteks itu, Komisi X DPR RI memiliki peran strategis sebagai mitra kerja BPS untuk, di antaranya meningkatkan literasi statistik masyarakat dan aparatur daerah, agar data dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.
Kemudian mendorong dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan SE2026, termasuk di wilayah terpencil.
Lalu mengawal sinergi lintas lembaga, seperti Kemendikbudristek, Kemenparekraf, dan BRIN, dalam mendukung data sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Kami di Komisi X berkomitmen memastikan data SE2026 benar-benar menjadi dasar bagi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data ini harus hidup dan digunakan, bukan hanya dikumpulkan,” tegas Nilam.
Nilam juga menekankan pentingnya menggunakan hasil Sensus Ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi daerah.
Menurutnya, Sulawesi Tengah perlu mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada pertambangan menuju pertanian modern, pariwisata berbasis alam, dan industri kreatif.
Ia menambahkan, SE2026 juga harus menjadi sarana pendataan potensi usaha mikro di tingkat desa, termasuk pelaku usaha digital, agar mereka bisa memperoleh pelatihan dan akses permodalan.
“Kita ingin SE2026 menjadi pintu bagi pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia,” ucap Nilam.
