“Selisih Rp4 miliar dari dana yang dikelola oleh BPBD Sulteng sebesar Rp18 miliar, padahal BPBD urus bencana 13 kabupaten kota. Bagaimana mungkin ada ormas dapat hibah hampir setara dengan dana OPD?,” kritik Azman.
“Saya kira Pemerintah Daerah harus tinjau kembali angka itu, masih banyak yang urgen dan prioritas untuk dibiayai oleh Pemda,” tandasnya.
Menurut dia, korps alumni sekelas HMI sudah tersebar di mana-mana, baik yang berkecimpung di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, belum lagi jejaring bisnisnya, sudah tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dianggap tidak akan sulit untuk mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Munas.
“Saya yakin mudah bagi korps alumni konsolidasi biaya lebih banyak dari kreatifitas dan manfaatkan jejaring mereka,” ujarnya.
Dia pun kembali menegaskan, masyarakat Sulteng bangga jika Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu, apalagi Munas ini mampu mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan alumni yang mendapatkan posisi trategis di kekuasaan, bisa menjadi trigger pemulihan korban bencana secara cepat nantinya.
Namun begitu, nilai dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulteng disoal, lantaran nilainya yang terbilang fantastis. RED
