ReferensiA.id- Dana hibah yang bakal dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( Munas KAHMI ), mendapatkan sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
Nilai dana hibah Rp14 miliar ke KAHMI dianggap fantastis. Pemprov Sulteng pun diminta untuk meninjau kembali hibah yang telah disetujui dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Salah satu kritikan berasal dari politisi muda Azman Asgar. Juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu menyebut nilai Rp14 miliar itu terlalu tinggi untuk sekadar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan seremonial lainnya yang bakal dilaksanakan oleh KAHMI di Kota Palu.
“Tidak ada masalah Pemda berikan hibah, itu dibolehkan oleh aturan, tapi nilainya harus benar-benar dikaji kembali. Padahal kita tahu, Sulteng ini belum kelar urusan pengentasan kemiskinannya, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi, di angka 12,8 persen (BPS), belum lagi persoalan pemulihan korban bencanannya, padahal sudah masuk tahun ke empat, ini juga belum menemukan penyelesaikan kongkret, yang terbaru soal warning yang disampaikan Jokowi ke tiap daerah dalam menghadapi inflasi, ini harus benar-benar jadi pertimbangan serius,” ujar juru bicara Prima Sulteng Azman Asgar dalam keterangannya, Rabu 14 September 2022 malam.
“Kita bangga ketika para Korps Alumni sekelas HMI bisa bermunas di sini (Kota Palu), bahkan menjadi satu kehormatan sebagai tuan rumah, apalagi jika kita hitung-hitungan ‘multi effect ‘ ekonominya dari putaran uang yang beredar saat Munas nanti, tentu bisa bantu UMKM dan retribusi lainnya, bisa positif bagi masyarakat,” kata dia menambahkan.
Namun begitu, ia mengeritik nilai besaran hibah yang mencapai Rp14 miliar. Dia membandingkan dengan dana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) Sulteng yang nilainya Rp18 miliar untuk mengurusi masalah bencana di daerah ini.
