Andika Bongkar Masalah Serius di Kawasan Tambang IMIP Morowali

Tambang IMIP
Andika

ReferensiA.id- Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal, dan Stabilitas Ekonomi, Andika membongkar masalah serius di kawasan tambang PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).

Andika menyoroti kegagalan penataan kawasan dan keseimbangan ekologis di lokasi tambang IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

“Daya dukung ruang, struktur ruang ekologis, sosial di IMIP sudah tidak karu-karuan. Infrastruktur publik, fasilitas sosial, umum dan ekologis sudah di ambang kolaps. Tapi pemerintah pusat tidak memberi perhatian pada hal itu,”ujar Andika dalam keterangan tertulis diterima ReferensiA.id, Selasa 28 Juni 2022.

Baca Juga:  IMIP Ikut Jaga Kelestarian Pesisir dengan Beri Edukasi Konservasi Mangrove Sejak Dini

Menurut Andika, AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) awal IMIP hanya menjangkau area kawasan 2.000 hektar yang beririsan dengan 11 desa lingkar tambang dan kawasan industri. Sekarang, kata dia, kawasan IMIP terus berkembang hingga mencapai 3.600 hektar lahan.

“IMIP telah melampaui kapasitas rencana lingkungan awal. Perkembangannya pesat, 350 perusahaan sub kontraktor, 38 tenant, 40 tungku dengan beban limbah slag 10 juta ton per tahun,” ujarnya.

Baca Juga:  TKA yang Tewas di PT IMIP Diberi Santunan Rp1,3 Miliar oleh Bpjamsostek

Sementara kata dia, seluruh royalti dari 2 triliun meningkat jadi 5 triliun, semuanya dikutip dan mengalir ke kas pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Pemerintah daerah tidak mendapatkan pembagian royalti sebagai biaya untuk mendukung kawasan. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian serius pada tapak dan sempadan kawasan IMIP,” ujarnya.

Andika berharap, kebijakan penataan ruang di IMIP tidak bisa lagi dipandang menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov. Sebab hal itu kata dia, menjadi masalah eksternalitas kawasan yang melampaui hitungan awal 2.000 hektar.

Baca Juga:  PT Vale Bikin Menteri Industri dan Dubes Inggris Terkesan Saat Kunjungan ke Sorowako

“Olehnya pemerintah pusat melalui Bappenas harus melakukan kajian daya ruang dan kebijakan yang tepat untuk masa depan,”ujarnya.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *