“Meminta kepada kepala daerah agar kiranya dapat mengevaluasi kepala OPD yang belanjanya tidak mencapai di atas 90%,” tegas Sri Atun.
Dia juga menyebut ada dugaan beberapa kepala OPD yang kegiatannya dilaksanakan oleh oknum yang ada di dalam OPD itu sendiri dengan hanya meminjam perusahaan sebagai pihak ketiganya.
“Meminta kepada kepala daerah agar kiranya kepala OPD yang kemampuan belanjanya hanya 73,19% dan dalam menetapkan anggaran tidak sesuai regulasi agar dilakukan pergantian kepala OPD terkait,” ujar Sri Atun.
Pansus menganggap Pemprov dalam mengelola keuangan masih kurang terutama dalam hal belanja.
Sementara itu, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura yang menghadiri rapat paripurna menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulteng yang telah berhasil menyusun rekomendasi atas LKPj Gubernur Sulteng tahun anggaran 2023.
Gubernur Sulteng meminta kepada seluruh Kepala OPD Lingkup Pemda Sulteng untuk segera mempelajari dan mengerjakan rekomendasi sesuai dengan bidang yang dijalankannya.
Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng H Moh Arus Abdul Karim, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua-III DPRD Provinsi Sulteng H Muharram Nurdin SSos MSi, para Anggota DPRD Provinsi Sulteng, para Asisten lingkup Pemda Sulteng, para Staf Ahli Gubernur Sulteng, para Kepala OPD Lingkup Pemda Sulteng, Unsur Forkopimda Sulteng, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rahmi Amir Singi SSos MSi, para pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng, serta para tamu undangan lainnya. Red
