Masyarakat menuntut agar PT. Poso Energy membayar tanggung jawab mereka atas sawah dan kebun yang terendam serta wilayah nelayan yang dibongkar dengan nilai yang layak yaitu Rp362.000 /are per musim tanam pada tahun 2020 dan Rp305.00 / are per musim tanam pada tahun 2021.
Perbedaan nilai ini dikarenakan tahun 2020 warga melakukan pengolahan sawah namun 2021 tidak mengolah sawah. Sementara itu para nelayan dan penambang pasir juga menuntut ganti untung yang layak.
Beberapa kesepakatan mediasi yang dilakukan tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh Poso Energy. Mediasi ke tiga pada hari Senin, 28 Maret 2022, sesuai dengan kesepakatan Berita Acara tanggal 14 Maret 2022 seharusnya dilakukan pertemuan antara masyarakat adat danau Poso dengan Ahmad Kalla, direktur utama PT Poso Energy.
Perwakilan masyarakat menempuh perjalanan dari Tentena ke Palu dan siap melakukan pertemuan, namun hingga pukul 10 malam tidak ada perwakilan Poso Energy termasuk Ahmad Kalla yang hadir. Warga bertahan di kantor Gubernur hingga menjelang tengah malam.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, setelah mendengarkan cerita dari perwakilan masyarakat menyatakan akan melakukan komunikasi dengan direktur utama PT. Poso Energy untuk bisa merespons secepatnya tuntutan masyarakat adat danau Poso.
Gubernur juga menyebutkan bahwa salah satu fokus utama yang akan dikembangkan di Kabupaten Poso adalah pertanian. Diharapkan kabupaten Poso nantinya bisa menjadi sumber pangan bagi daerah-daerah sekitarnya.
Terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur, Golins Mongan (51) merasa sedikit lega karena mendapatkan jaminan langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk membantu menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut terjadi di masyarakat terdampak bendungan PLTA Poso I.
