ReferensiA.id- Komisi II DPRD Sulteng menggelar rapat silaturahmi dengan pedagang dan eksportir kelapa serta arang dari India, Senin 24 Februari 2025.
Pertemuan ini membahas permasalahan industri kelapa yang telah menjadi isu nasional, khususnya terkait stok bahan baku, regulasi ekspor, dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.
Menurut Direktur HPM, Kassa A Karman kurangnya stok kelapa di Indonesia telah menyebabkan pabrik kesulitan mendapatkan bahan baku. Harga karbon aktif yang dikendalikan oleh India turut memperburuk situasi.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan investasi di sektor ini.
Yanti, Sekretaris Eksekutif, mengungkapkan bahwa PT Sambo harus memulangkan 3.000 karyawan akibat permasalahan bahan baku kelapa. Ia meminta solusi jangka panjang agar kontribusi pelaku usaha lokal tetap terjaga.
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Yus Mangun menyoroti perlunya revisi regulasi terkait pajak kopra dan pentingnya mencari solusi dengan melibatkan semua pihak seperti industri, pedagang, hingga pemerintah daerah.
Sulawesi Tengah dikenal sebagai penghasil kelapa terbaik di Indonesia, termasuk varietas unggulan seperti kelapa banggai dan kelapa buol. Namun, potensi ini perlu didukung dengan kebijakan yang mendorong hilirisasi produk kelapa.
Dalam pertemuan itu, beberapa solusi dan rekomendasi di antaranya sosialisasi manfaat kopra kepada masyarakat Indonesia dan menggandeng BUMD kabupaten untuk membeli kelapa langsung dari petani.
Selain itu, perlu mendorong gerakan “Kopra untuk Indonesia” sambil mengadakan studi banding dengan investor.
Adapun keputusan rapat akan dilaporkan kepada Ketua DPR dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan dukungan dalam merumuskan solusi regulasi dan kebijakan hilirisasi industri kelapa.
