“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagian besar bukan berasal dari aktivitas ekonomi mayoritas penduduk bekerja di Sulawesi Tengah (pertanian), melainkan industri pengolahan yang hanya menyerap 8,40 persen,” ujar pria yang akrab disapa Anto itu.
Melihat data tersebut, bisa disimpulkan bahwa masyarakat di Sulteng belum banyak terlibat pada sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi tersebut.
Hal ini pula yang dapat menjadi indikasi belum mampunya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah untuk menekan angka kemiskinan.
Sementara terkait bertambahnya jumlah penduduk miskin, Kepala BI Sulteng itu menyebut ada beberapa faktor penyebabnya. Dia pun menguraikannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia bilang, berdasarkan informasi dari BPS, faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret – September 2022 antara lain adalah;
Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2022 turun sebesar 4.58 poin menjadi 98,99 dari 103,57 pada Maret 2022 (penurunan pendapatan petani).
Laju inflasi Maret-September 2022 naik sebesar 1,02 poin menjadi 3,82 persen dibandingkan 2,80 persen pada September 2021-Maret 2022.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 0,67 persen poin menjadi 3,00 persen dari 3,67 persen pada Februari 2022.
“(Kemudian) penyesuaian harga BBM pada September 2022 yang memicu secondary effect kenaikan harga komoditas lainnya yang memiliki nilai konsumsi tinggi bagi masyarakat,” urainya.
“Dapat dikatakan bahwa peningkatan kemiskinan diindikasikan terjadi karena adanya peningkatan laju inflasi di Sulawesi Tengah, khususnya pada komoditas beras yang berperan besar dalam meningkatkan garis kemiskinan,” kata Anto.
Menurutnya, masih terdapat banyak ruang untuk mengoptimalkan peran sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, agar dapat lebih berdampak nyata terhadap kesejahteraan.
