ReferensiA.id- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Mohammad Arus Abdul Karim, mengapresiasi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja, Penandatanganan MoU, serta Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia dan Anti TPPO di Sulteng.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata dari kepedulian kita semua terhadap masa depan generasi muda dan tenaga kerja Sulawesi Tengah. Kita menyadari bahwa di balik semangat untuk mencari penghidupan yang lebih baik, ada tantangan besar berupa potensi eksploitasi, penyalahgunaan wewenang dan ancaman perdagangan orang,” ujar Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim.
Hal itu disampaikan Arus usai menghadiri Sosialisasi Peluang Kerja, Penandatanganan MoU dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal dan Anti TTPO di Sulteng, berlangsung di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Kota Palu pada Selasa, 10 Juni 2025.
Dia bilang, kegiatan ini tidak hanya menyosialisasikan peluang kerja, tetapi juga membuka jalan terang untuk perlindungan yang lebih kuat bagi setiap warga negara yang ingin bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
Melalui penandatanganan MoU dan deklarasi ini, kata Arus, kita tegaskan komitmen kolektif dalam mencegah praktik-praktik tidak manusiawi yang merugikan harkat dan martabat para pekerja migran.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi titik awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dunia usaha dan masyarakat sipil,” katanya.
“Kita harus bahu-membahu menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan,” tegas Ketua Golkar Sulawesi Tengah itu.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan dihadiri oleh para pejabat Kementerian P2MI, unsur Forkopimda Sulteng, kepala daerah kabupaten/kota se-Sulteng, kepala OPD lingkup Pemda Sulteng, lurah dan kepala desa se-Sulteng serta undangan lainnya.
