Lanjutnya “Jika jumlah yang menggunakan bus setiap bulannya sekitar seribu, berarti sekitar 3,6 miliar berarti subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan apa yang kita lakukan lewat pola skema by the service itu sangat murah, tapi efeknya bermanfaat besar sekali bagi kota Palu” beber Hadianto.
Menanggapi hal tersebut Wartabone mengatakan pengadaan bus menurutnya mubazir. Alasannya, warga Palu rata-rata memiliki kendaraan. Hampir sama jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk Palu.
“Jadi yang tidak punya kendaraan roda dua dan empat di Palu hanya anak TK dan lansia 70 tahun ke atas,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan bus ini sangat mubazir karena pemerintah harus membayar Rp1,8 miliar perbulan.
“APBD ini, tadinya dikatakan gratis 3 bulan, tetapi ternyata kita harus siapkan Rp7,5 miliar. Asumsinya tahun depan 2025, berarti Rp.21,6 miliar,” ungkap Wartabone. BIM
