Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura Sulteng Perlu Libatkan Masyarakat

Tahura Sulteng
Aristan saat menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah. / Ist

Penyelarasan  dengan  kebijakan nasional  dan  daerah, dokumen ini harus sejalan dengan rencana  pengelolaan  kawasan konservasi nasional, RPJM daerah, serta  mendukung  target-target nasional seperti folu net sink 2030.

Pengembangan  ekonomi  berbasis konservasi,dorong  pengembangan  produk hasil hutan bukan kayu,  ekowisata,  jasa  lingkungan berbasis  karbon  biru  dan  hijau sebagai sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. Rencana monitoring dan evaluasi, tetapkan  indikator  kinerja  untuk memantau  pelaksanaan  rencana pengelolaan secara berkala.

“Dengan  kerja  sama  yang  erat, komitmen  kuat,  serta  semangat konservasi  dan  pemberdayaan masyarakat, saya optimistis bahwa kita dapat menghasilkan dokumen rencana pengelolaan tahura yang berkualitas dan implementatif,” harap Susanto.

Urib selaku Koordinator Program ROA untuk Implementasi proyek Solusi menambahkan bahwa  workshop ini bertujuan untuk menyusun  draft  rencana pengelolaan Tahura Sulteng yang berbasis  pendekatan  multipihak yang  terintegrasi.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Sulteng Lakukan Korkom ke Sulsel Bahas Pelayanan Kesehatan Gratis Berbasis KTP

Mengintegrasikan  pemetaan ruang  penghidupan  masyarakat dan zonasi kawasan tahura dengan memperhatikan  aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Meningkatkan  partisipasi  dan komitmen  masyarakat  lokal, pemerintah  daerah,  dan  mitra pembangunan  dalam  pengelolaan kawasan konservasi.

Selain Aristan, hadir pula narasumber Kepala UPTD Tahura Sulteng, Edi Sitorus, serta akademisi kehutanan dari Universitas Tadulako, Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc.

Baca Juga:  RPJMD Sulteng 2025 - 2029 Siap Disahkan, Gubernur Anwar Hafid: Sinkron dengan RPJMN

Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI) merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dan pemerintah Jerman  (BMUV) melalui Inisiatif Iklim Internasional  (IKI) yang diimplementasikan secara  bersama oleh konsorsium untuk menangani degradasi lahan dan bentang laut di  Indonesia, dengan  meningkatkan ketahanan  ekosistem, serta  mata  pencaharian  yang  dapat  beradaptasi terhadap perubahan iklim. ***

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *