Ketua DPRD Sulteng periode 2019 – 2024 ini juga menyinggung soal program beasiswa, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menekankan agar program beasiswa dilaksanakan dengan baik dan tepat.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Nilam mendorong agar pemerintah daerah memanfaatkan kehadiran perusahan-perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“Saya minta DPRD Sulteng dorong CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Sulteng untuk membantu pendidikan. Karena saya yakin APBD kita tidak mampu untuk itu,” katanya. Hal ini pernah diupayakan oleh Nilam saat masih duduk di DPRD Sulteng.
Sebagai salah satu anggota kelompok kerja (Pokja) penyusunan revisi RUU sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), Nilam juga menegaskan akan terus memperjuangkan di DPR RI semua keluhan terkait pendidikan.
Risman, Guru SMK 6 Palu yang hadir dalam kegiatan reses Nilam Sari Lawira mengeluhkan kondisi sarana dan prasana yang dianggap belum memadai di sekolah yang jumlah siswanya 800-an itu.
“Yang paling penting sarana dan prasarana, kita butuhkan untuk praktik. Karena sekolah kejuruan lebih banyak praktiknya,” kata dia.
Lain pula keluhan Hamka, Kepala SMK 3 Palu. Dia menyebut sekolahnya kekurangan guru mengajar, hingga berfikir akan menutup kejuruan yang tidak ada guru jurusannya.
“Kami tidak bisa terima guru honorer. Ini jadi masalah,” tandasnya.
Sementara salah satu Guru SMK Alkhairaat mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap sekolah swasta. “Kasihan kami sekolah swasta sering jadi anak tiri,” katanya.
Nilam Sari pun menegaskan ke depan semua sekolah harus mendapatkan perlakuan adil dari pemerintah.
“Semoga kita bisa memperjuangkan ini. Kita semua akan berusaha, saya di DPR RI akan mengawal ini,” tandasnya. ***
