“Pemerintah daerah bisa memberikan rekomendasi awal, tentu dengan berkoordinasi ke instansi terkait. Begitupun untuk perizinan yang sifatnya kewenangan pusat. Sambil menunggu,kami dapat memberikan rekomendasi sebagai payung untuk eksekusi. Yang pasti, jangan sampai proses konstruksi terhambat,” ungkap Ali Mazi.
Ia berharap, proyek PT Vale di daerahnya memberikan kontribusi untuk masyarakat di Sultra, baik dari aspek pemanfaatan tenaga kerja, maupun mitigasi terhadap kerusakan lingkungan.
Praktik pertambangan yang baik dan tetap melindungi kelestarian lingkungan, juga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah Sultra.
“Saya akan menyiapkan waktu untuk berkunjung ke Sorowako untuk melihat langsung bagaimana PT Vale melaksanakan pertambangan yang baik dan berkelanjutan, sehingga saya dapat menjelaskan kepada masyarakat di sini,” ungkapnya.
Seperti diketahui, PT Vale Indonesia bersama Huayou akan membangun fasilitas pengolahan High-Pressure Acid Leaching HPAL di Blok Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Kerangka kerja sama antara PT Vale dan Huayou telah disepakati pada April 2022 lalu. Kedua pihak setuju untuk menerapkan operasi berkelanjutan, dengan tidak menggunakan sumber bahan bakar batu bara untuk proyek ini. RED
