KPID Sulteng pun telah melakukan pertemuan dengan tiga perwakilan TVRI Sulteng. Namun hasil pertemuan itu baru akan disampaikan melalui surat resmi.
“Karena kemarin kita memanggilnya secara resmi melalui surat, maka hasilnya pun secara administrasi akan kami sampaikan melalui surat,” ujar Andi Kaie.
Menurut dia, kehadiran pihak TVRI untuk menjelaskan bagaimana dasar pembuatan berita yang dimaksud, termasuk isi berita yang mengatakan KPID Sulteng tidak menyiapkan pengacara. Sebab KPID Sulteng mengaku tidak pernah dikonfirmasi terkait hal itu.
“Jadi seperti itu ceritanya. Jadi tidak ada misalnya seperti kita mengintimidasi, mengekang apa kebebasan pers dan sebagainya. Kita hargai itu,” jelas Ketua KPID Sulteng.
KPID Sulteng sebelumnya mengeluarkan surat pemanggilan kepada pihak TVRI untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai salah satu komisioner KPID Sulteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi program Perumda Palu senilai Rp1,3 miliar.
Surat itu kemudian dosoroti sejumlah lembaga pers, karena dianggap berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan lembaga penyiaran publik.
“IJTI Sulawesi Tengah menilai langkah pemanggilan tersebut tidak tepat dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan lembaga penyiaran publik,” ungkap Ketua IJTI Sulteng Rolis Muchlis dalam keterangannya.
Protes dan kecaman juga datang dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu dan Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Kota Palu.
“PFI Palu menilai langkah pemanggilan tersebut tidak tepat dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan lembaga penyiaran publik. Sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi pengawasan, seharusnya KPID Sulteng memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan sesuai dengan prinsip Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ketua PFI Palu Muhammad Rifki.
