ReferensiA.id- Aliansi Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur pada Kamis, 2 Juli 2026. Mereka membawa sejumlah tuntutan untuk disampaikan.
Dari persoalan daerah, hingga masalah kebijakan nasional menjadi isu penting yang disuarakan oleh massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah.
Stevi Rasinta dari Perempuan Mahardika Palu yang tergabung dalam aliansi mengatakan, sejumlah program prioritas pemerintah sejauh ini tidak melibatkan masyarakat, khususnya perempuan. Sulawesi Tengah berada di antara pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kerentanan sosial-ekologis.
“Di satu sisi, provinsi ini dipromosikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi industri pertambangan nikel, pembangunan kawasan industri, hilirisasi mineral, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hari ini ada PSN yang diprioritaskan, tapi tidak melibatkan masyarakat,” ujar Stevi.
Isu penting yang dibawa adalah terkait Sulawesi Tengah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tengah berbagai kebijakan prioritas itu, masyarakat justru menghadapi semakin sempitnya ruang hidup, meningkatnya kemiskinan, memburuknya kualitas lingkungan, serta meningkatnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Gerakan Perempuan Bersatu menyatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai sekitar 8,69% pada 2025, namun angka kemiskinan masih berada pada kisaran 10,52% atau sekitar 345 ribu jiwa.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tinggi, lebih banyak ditopang oleh sektor pertambangan, sementara angka kemiskinan di Sulteng masih cukup tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan belum mampu memperkuat ekonomi lokal.
