Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang selama ini menanggung beban terbesar dalam rumah tangga.
Di sisi lain, dinamika ekonomi global juga semakin memperbesar kerentanan masyarakat. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui kenaikan harga bahan pangan dan menurunnya daya beli.
“Dalam kondisi tersebut, perempuan kembali menjadi kelompok yang paling terdampak karena harus memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dengan sumber daya yang semakin terbatas,” ungkap Gerekan Perempuan Berastu.
Tekanan ekonomi yang semakin besar juga berpotensi meningkatkan konflik dalam rumah tangga, memperbesar risiko kekerasan berbasis gender, serta memperluas praktik eksploitasi terhadap perempuan di sektor infarmal maupun migrasi tenaga kerja.
Keseluruhan situasi tersebut menunjukkan perempuan menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang saling bertumpuk. Mereka tidak hanya kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif, tetapi juga harus menanggung meningkatnya beban kerja domestik, biaya kesehatan keluarga, risiko kekerasan, serta semakin terbatasnya akses terhadap pengambilan keputusan.
Kerentanan tersebut tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang masih bertumpu pada logika kapitalistik dan patriarkal, di mana kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Oleh karena itu, kami dari Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah menuntut sejumlah hal pada hari ini,” kata Stevi.
Dia pun membacakan sejumlah tuntutan yang menjadi poin penting pada aksi unjuk rasa itu. Berikut daftar tuntutannya;
- Sulteng Not For Sale (Sulteng tidak untuk dijual).
- Tolak Program Strategis Nasional (PSN) karena sangat tidak strategis dan memiskinkan rakyat.
- Moratorium Program MBG sekarang.
- Turunkan harga bahan pokok.
- Hentikan Koperasi Desa Merah Putih, perkuat peran BUMdes.
- Menagih janji Gubernur Sulteng tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam RPJMD Provinsi.
- Penuhi hak-hak maternitas pekerja perempuan.
- Dorong penyusunan Perda Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan perlindungan pekerja migran di Sulteng.
- Hentikan PLTU di kawasan industri pertambangan dan prioritaskan kebutuhan listrik bagi rakyat.
- Evaluasi Program 9 BERANI Gubernur Sulteng.
- Tambang merusak! Rakyat jadi korban! Bencana dimana-mana!.
- Kembalikan militer ke barak. Wajib militer tidak urgent.
- Cabut UU TNI/Polri.
- Lindungi pekerja ojol. Evaluasi aplikator ojol.
- Hapuskan sistem kerja outsourching.
- Negara harus bertanggung jawab atas kasus femisida (pembunuhan perempuan).
Pada aksi itu, massa yang didominasi perempuan melakukan orasi di depan kantor gubernur sambil membawa sejumlah atribut bertuliskan poin protes terhadap pemerintah. ***
