Menurut Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah, dalam berbagai situasi krisis sosial dan ekonomi, perempuan sering kali menjadi kelompok yang pertama merasakan dampak meningkatnya kekerasan, baik di ruang domestik maupun ruang publik.
Situasi tersebut semakin diperburuk oleh penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang lambat dan belum terintegrasi, sehingga banyak kasus yang penanganannya sangat lambat bahkan tidak selesai, tidak memperoleh pendampingan yang memadai, bahkan berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi korban.
Sementara itu, ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Morowali dan Morowali Utara, dipandang sebagai bentuk pembangunan yang semakin mengabaikan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Berbagai proyek tersebut telah mendorong alih fungsi lahan pertanian, kawasan pesisir, wilayah adat, serta ruang produksi masyarakat menjadi kawasan industri, pertambangan, maupun infrastruktur penunjang investasi.
Kondisi ini dianggap tidak hanya menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat, tetapi juga merusak sistem sosial yang selama ini menopang kehidupan komunitas.
“Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka kehilangan akses terhadap sumber pangan keluarga, tanaman obat, sumber air bersih, hingga ruang-ruang sosial yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kehilangan ruang hidup tersebut juga berarti hilangnya pengetahuan lokal dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dliwariskan antar-generasi.”
Persoalan tersebut berlangsung bersamaan dengan semakin memburuknya krisis ekologis di Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Sulteng menghadapi ancaman gempa, banjir, longsor, kekeringan, hingga abrasi pesisir.
