ReferensiA.id- Pokja Peduli Pertambangan untuk Kesejahteraan (Petra) Area Sulawesi Tengah (Sulteng) angkat bicara terkait kritikan terhadap operasional PT Vale Indonesia Tbk di Blok Bahodopi, Morowali, oleh mantan Ketua DPRD Morowali periode 2014–2019, Irwan Arya.
Perwakilan koalisi menilai kritikan tersebut sarat akan kepentingan personal untuk menaikkan kembali popularitas figur yang telah meredup.
“Kami melihat ada upaya paksaan dari Irwan Arya untuk mencari panggung politik baru dengan menunggangi aliansi masyarakat di Bungku Timur. Mengkritik keras korporasi resmi yang memiliki izin legal seperti PT Vale, sementara di sisi lain namanya terseret dalam dugaan perambahan hutan lindung yang memicu karhutla di Desa Lele dan Dampala, adalah sebuah ironi dan standar ganda yang nyata,” ujar Koordinator Petra Sulteng, Irfan Konggodeli.
Petra Sulteng pun mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi populis yang dilemparkan oleh politisi yang memiliki rekam jejak hukum bermasalah.
Irwan Arya pernah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilihan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Morowali.
“Publik Morowali harus jeli melihat motif di balik aksi ini. Seseorang yang pernah berstatus tersangka tindak pidana pemilu dan kerap melakukan manuver kurang substantif demi sorotan media, jelas kehilangan legitimasi moral untuk berbicara atas nama kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Perjuangan lingkungan hidup tidak boleh dikomoditaskan menjadi alat posisi tawar personal demi menaikkan kembali nilai tawar politiknya yang sudah kalah,” pungkas Irfan.
Sebelumnya, Irwan Arya mengkritik operasional Vale Indonesia di Morowali. Ia menggunakan narasi pembelaan terhadap hak-hak masyarakat lokal.
“Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang justru merasa diabaikan,” ujarnya.
