Solusi jangka pendek sembari menunggu upaya menghadirkan wilayah tambang rakyat yang sudah disetujui bersama, misalnya, PT CPM menyediakan material tambang emas yang kemudian diberikan dan dikelola oleh masyarakat melalui koperasi.
Namun, solusi ini kemudian tidak membuat warga puas. Warga menyebut kandungan material yang diberikan kadarnya sangat rendah, sehingga mereka kembali menuntut agar diberi izin melakukan aktivitas penambangan sendiri di lokasi yang diinginkan.
“CPM sudah memberikan material untuk dikelola oleh masyarakat. Tapi masyarakat tidak puas, sehingga ada lagi aksi itu (memblokade jalan),” ujarnya.
Aksi blokade jalan pada Rabu, 26 Oktober 2022, diduga tidak murni karena adanya tuntutan warga, tapi karena ada pemodal yang terlibat. Pemodal atau cukong yang sudah mengeluarkan modal untuk penambangan di kawasan tambang Poboya itu tentu merugi jika aktivitas penambangan warga terhenti.
Ridha Saleh pun berharap petugas kepolisian mengusut siapa cukong yang berada dalam lingkaran konflik tambang antara warga dengan PT CPM.
“Perlu dipanggil pemodal, karena mereka juga masuk dalam eskalasi ini. Kami juga minta tolong dicari siapa pemodal yang ada di dalam,” sebut mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI itu.
Seperti diketahui, pada Rabu 26 Oktober 2022 malam, warga yang melakukan blokade akses jalan menuju kawasan PT CPM sempat terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan.
Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah pun menyayangkan kejadian itu. Ia menyebut, pihaknya tidak berpihak kepada PT CPM, namun memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan.
Ia pun sempat menuding ada pihak yang sengaja mengadu warga dengan petugas di lapangan sehingga terjadi bentrokan.
“Ini terkesan bagi saya ini diadu,” ujar Kapolresta Palu dalam konferensi persnya.
