APBD Bayar Iuran, BPJS Tanggung Klaim: Begini Duduk Perkara Program Berani Sehat di RSUD Undata

Berani Sehat gerus apbd sulteng
Ist

ReferensiA.id- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membantah tegas tudingan Program Berani Sehat memangkas anggaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata. Kepala Dinkes Sulteng, Syahriar meluruskan, dana APBD dalam program tersebut murni digunakan untuk membayar iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) warga kurang mampu, bukan untuk menalangi klaim perawatan rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan sehingga disebut mengurangi anggaran RSUD Undata perlu diluruskan.

Pasalnya, mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat memiliki skema yang berbeda antara pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Ia menjelaskan, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Hari Ini 20 Februari 2023, Peringatan Dini BMKG untuk 6 Wilayah

“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.

Baca Juga:  Respons Arahan Gubernur Anwar Hafid, BPBD Sulteng Gerak Cepat Lokalisasi Karhutla di Lore Utara

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *