ReferensiA.id- Manfaat kegiatan pertambangan legal bagi negara dapat melampaui laba bersih yang diterima perusahaan. Kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup penerimaan negara bukan pajak, dividen, hilirisasi, kewajiban lingkungan, serta program pengembangan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, di tengah penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu 16 November 2026.
Menurutnya, gagasan agar 70 persen manfaat pertambangan kembali kepada negara pada dasarnya telah memiliki fondasi dalam sistem tata kelola pertambangan nasional.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.
Ia menjelaskan, negara memperoleh manfaat sejak mineral diproduksi melalui royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi berlanjut selama kegiatan operasional melalui pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, dividen dari kepemilikan saham nasional, serta berbagai pungutan lainnya.
Perusahaan pertambangan juga diwajibkan menjalankan hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi, serta kegiatan pascatambang.
Berbagai kewajiban tersebut, kata Edi, merupakan instrumen untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kontribusi Vale Indonesia kepada negara mencapai US$204 juta
Sebagai ilustrasi, Edi mencontohkan kontribusi PT Vale Indonesia Tbk yang telah lama mengoperasikan pertambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data 2024 yang disampaikannya, Vale Indonesia membukukan laba bersih sekitar US$57 juta.



















