Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Gibran mundur sebagai wapres
Gibran Rakabumimg Raka mundur sebagai Wakil Presiden. / Ist

ReferensiA.id- Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam suratnya, Gibran menyampaikan keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran demi menjaga kepentingan bangsa dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan.

“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong. Makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujar Muzani dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Langkah pengunduran diri ini ditempuh menyusul dinamika politik dan hukum terkait polemik persyaratan dokumen pendidikan luar negeri pada masa pencalonan sebelumnya.

Baca Juga:  Prabowo-Gibran Belum Ada Jadwal Kampanye di Sulteng, TKD Targetkan Menang 60 Persen

Dengan resminya pengunduran diri ini, agenda proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut dibatalkan.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima salinan surat pengunduran diri tersebut dengan berat hati. Presiden menghormati keputusan Gibran dan mengapresiasi dedikasinya selama dua tahun mendampingi jalannya pemerintahan.

Pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Tim Kampanye Prabowo-Gibran Target Menang Banyak di Sulteng

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme berikut:

Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menyurati Presiden.

Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *