ReferensiA.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali resmi mengunci batas pengakuan lahan di kawasan hutan per 7 September 2026. Langkah tegas ini diambil untuk membasmi praktik penyerobotan lahan berkedok klaim hak milik di wilayah lingkar tambang, sekaligus memastikan arus investasi berjalan tertib tanpa merampas hak warga maupun merusak hutan lindung.
Pemkab Morowali mempertegas komitmennya dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memberikan peringatan keras kepada pihak mana pun yang mencoba memasuki, membuka, maupun mengklaim lahan hutan tanpa alas hak dan legalitas yang sah.
Penegasan ini diambil agar masuknya arus investasi besar di Morowali tetap berjalan tertib hukum, berkeadilan bagi masyarakat, serta tidak merusak kawasan lindung negara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Yusman Mahbub menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung penuh setiap investasi strategis yang masuk ke daerah, namun pelaksanaannya harus seimbang dengan perlindungan hak rakyat dan kepatuhan mutlak terhadap batas-batas kewenangan negara.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang mengklaim seluruh lahan seolah milik pribadi tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan kehutanan.
“Kita mendukung seluruh investasi, di sisi lain juga harus kita mempertimbangkan hak-hak rakyat supaya seimbang. Kita ini bernegara, harus tahu mana batas kita dan mana batas kewenangan pemerintah, sehingga tidak ada lagi anggapan seolah-olah ini kita punya semua,” tegas Sekda Morowali.
Dalam arahannya yang disampaikan pada latar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) bersama PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Jumat 6 November 2026 lalu, Sekda menekankan larangan memasuki kawasan hutan lindung merupakan keputusan mutlak negara yang telah dikonsolidasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi, Biro Hukum, hingga para kepala desa.
