Ia secara eksplisit memperingatkan seluruh pihak agar tidak nekat membuka lahan baru secara ilegal di kawasan terlarang tersebut.
“Aturan kehutanan itu jelas, hutan lindung tidak boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu keputusan negara. Sumber daya mineral yang besar di Sulawesi Tengah ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, karena kalau tidak dikelola dengan baik, suatu waktu justru akan menjadi mudarat bagi masyarakat Morowali sendiri,” ujarnya.
Untuk menutup celah bagi praktik penyerobotan lahan dan klaim ilegal di masa mendatang, Pemkab Morowali bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan pemegang izin operasional telah mengunci Tanggal Batas Pengakuan (Cut-off Date) pada 7 September 2026.
Ketetapan ini diterapkan secara ketat—termasuk pada area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok-3 Bahodopi seluas 1.878,48 hektare—berdasarkan bukti autentik perekaman foto udara September 2026 dan pendataan lapangan sesuai SK Tim Terpadu Nomor 500.4.6.6/11/DISHUT.
Dengan demikian, pembukaan lahan baru setelah tanggal batas tersebut tidak akan diakui dan dipastikan melanggar hukum kehutanan.
Di sisi lain, Pemkab Morowali memastikan bahwa penertiban kawasan hutan tetap dijalankan secara adil (no blind spot) bagi warga penggarap yang telah beraktivitas secara sah sebelum 7 September 2026.
Mengacu pada standar nilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, warga terdampak yang terverifikasi berhak memperoleh penggantian hasil panen kebun, biaya penggantian tanaman atau modal usaha baru, hingga program pemulihan mata pencaharian berkelanjutan—bukan melalui praktik jual beli lahan hutan yang melanggar aturan.
Ke depan, Pemkab Morowali akan memperluas penerapan pola penataan dan pengawasan ketat ini ke seluruh kawasan industri dan wilayah lingkar tambang lainnya di Morowali, seiring tingginya minat investasi yang masuk ke daerah.
