ReferensiA.id- Sejumlah petinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemui Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu 14 November 2026. Pada pertemuan itu, program Berani Sehat mendapatkan apresiasi dan diharap jadi contoh bagi daerah lain dalam upaya melindungi masyarakat dari kerentanan akses kesehatan.
Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatn Akmal Budi Yulianto beserta jajaran, Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak.
Mereka diterima oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid beserta Wakil Gubernur Reny A Lamadjido di rumah jabatan gubernur, Jalan Moh Yamin, Kota Palu.
Dalam pertemuan itu, program Berani Sehat menjadi fokus bahasan. Program layanan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini, turut mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di daerah tersebut.
Melalui program ini, masyarakat Sulawesi Tengah bisa mengakses layanan kesehatan secara merata dengan mudah, terutama warga miskin, terlantar, atau mereka yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun peserta mandiri yang menunggak iuran.
Dengan progran Berani Sehat, masyarakat yang ingin berobat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) asli Sulawesi Tengah. Bahkan, warga yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan tidak perlu melunasi tunggakan tersebut terlebih dahulu untuk bisa langsung mendapatkan pelayanan.
Pada pertemuan itu, Gubernur Sulteng menegaskan, program Berani Sehat hadir untuk mengantisipasi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, sementara kondisi ekonominya tidak mampu, dan belum terdaftar sebagai peserta JKN.
“Kita tahu persis bahwa di Sulteng ini memang cakupan BPJS kita sudah di atas, hampir rata-rata sudah 85 persen ke atas. Cuman persoalannya yang mengantisipasi masyarakat kita yang misalnya menunggak, yang mandiri, dulu mandiri atau mungkin ada yang sakitnya tidak di-cover di dalam ketentuan BPJS, contoh misalnya orang kecelakaan tunggal, Jasa Raharja juga tidak mau tanggung itu. Atau misalnya KDRT,” ujar Gubernur Anwar Hafid menjelaskan tentang manfaat program Berani Sehat.
Gubernur Sulteng pun mengapresiasi BPJS Kesehatan yang ikut menyukseskan program Berani Sehat dalam upaya memberikan jaminan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Bahkan kita berutang sebetulnya di Sulteng ini sama BPJS. Mereka lebih banyak membayar klaim kita daripada yang kita bayar ke BPJS,” katanya.
Melalui program Berani Sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjamin masyarakatnya melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang saat ini jumlah kepesertaan melalu program tersebut mencapai 221.120 peserta hingga 1 November 2026. Pemerintah daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp124,59 miliar untuk jumlah kepesertaan tersebut.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, pun mengapresiasi program Berani Sehat. Ia bahkan mendorong pemerintah daerah lainnya meniru program jtu.
“Programnya Pak Gubernur ini luar biasa. Sehingga menurut kami ini bisa dan seharusnya bisa menjadi contoh untuk bisa diterapkan di provinsi atau kota lain,” kata Akmal Budi Yulianto.
Dia menyebut, perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat penting, terutama bagi mereka yang rentan terpengaruh secara finansial saat harus mengakses layanan kesehatan.
Dengan adanya perlindungan sosial kesehatan, diharapkan masyarakat bisa merasa aman dan nyaman ketika menghadapi risiko sakit, terutama bagi mereka pekerja lapangan.
“Dan juga kalau di BPJS kami sampaikan jangan sampai orang sakit tiba-tiba jadi miskin,” kata dia, mengurai mahalnya biaya kesehatan jika tidak terdaftar sebagai pesesrta BPJS Kesehatan. RED
