ReferensiA.id- Demi mewujudkan wilayah yang bersih dan berkelanjutan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah membidik sistem pengelolaan limbah modern di Kota Batam, Kepulauan Riau. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Zainal Abidin Ishak, bersama anggota Komisi Gabungan dalam kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, guna mengadopsi praktik terbaik (best practices) yang dapat langsung diimplementasikan di Bumi Tadulako.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, bertempat di Aula Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, diterima langsung oleh jajaran pejabat BP Batam.
Dalam kunjungan tersebut, Zainal Abidin Ishak didampingi sejumlah anggota Komisi Gabungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni Musliman Malappa, Moh Yusuf, Herry Utusan, serta Maryam Tamoreka.
Pertemuan ini secara khusus membahas berbagai aspek pengelolaan limbah, mulai dari sistem dan mekanisme pengelolaan, prosedur serta tata cara pelaksanaan, hingga kebijakan dan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menggali informasi, pengalaman, serta referensi kebijakan dari BP Batam yang dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendorong pengelolaan limbah yang lebih terencana, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Zainal Abidin Ishak menilai, koordinasi dan komunikasi antardaerah seperti ini memiliki arti strategis karena memberikan kesempatan bagi DPRD untuk melihat secara langsung berbagai praktik pengelolaan dan tata kelola yang telah diterapkan di daerah lain.
Menurutnya, pengelolaan limbah tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan lingkungan semata, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan masyarakat, kebersihan kawasan permukiman, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Oleh karena itu, berbagai informasi dan pengalaman yang diperoleh dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam aspek pengawasan, penganggaran, maupun pembentukan kebijakan daerah,” katanya.
Melalui pertemuan ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga berupaya mengidentifikasi peluang penerapan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.
Koordinasi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus membuka ruang komunikasi, memperluas jejaring kerja sama antardaerah, dan memperkaya referensi pembangunan melalui pertukaran informasi serta pengalaman dengan berbagai lembaga dan institusi pemerintah.
Diharapkan, hasil koordinasi dan komunikasi di BP Batam ini tidak berhenti sebatas pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi bahan rekomendasi dan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengelolaan limbah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
DPRD Sulteng terus berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. ***
