ReferensiA.id- Demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah langsung “berguru” ke Batam untuk membedah strategi digitalisasi pelayanan pajak milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau.
Langkah strategis ini diambil guna mengadopsi berbagai inovasi jemput bola—mulai dari Samsat Antarpulau hingga pengelolaan pajak di kawasan Free Trade Zone (FTZ)—untuk diterapkan di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Komisi II DPRD Sulteng melaksanakan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Kepulauan Riau di Batam pada Kamis, 5 November 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan komunikasi terkait optimalisasi PAD, penguatan pengelolaan pendapatan daerah, serta inovasi dan kebijakan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, serta anggota Komisi II Rachmat Syah Tawainella, Vera R Mastura, Marlelah, Rauf, dan Asrullah.
Kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Suryani, bersama Kepala Bidang Pengawasan, Fira, Kepala Bidang Penagihan, Rini, Kepala Seksi Pendapatan/Penerimaan Pajak, Erang, serta Kepala Seksi Sistem Informasi, Eka. Pertemuan berlangsung pukul 10.00 WIB di Graha Kepri Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Batam.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi dan kebijakan Bapenda Kepulauan Riau dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Beberapa inovasi pelayanan yang telah diterapkan antara lain Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall, hingga pelayanan Samsat antarpulau untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Selain inovasi pelayanan, digitalisasi pembayaran pajak juga menjadi salah satu materi pembahasan. Pemanfaatan aplikasi, QRIS, layanan perbankan, serta berbagai platform pembayaran digital dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau kecil.
Selain itu, kebijakan insentif dan pemutihan pajak, penghapusan denda, serta program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan wajib pajak.
Pembahasan turut menyoroti pengelolaan pajak di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki ketentuan khusus, terutama terkait fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, PPN, serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari wilayah FTZ.
Pada kesempatan tersebut, turut dibahas realisasi penerimaan pajak daerah Kepulauan Riau, khususnya pajak air permukaan yang memiliki target sebesar Rp1 miliar, namun realisasinya belum mencapai target.
Sementara itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh berbagai informasi dan pengalaman terkait strategi peningkatan PAD, mulai dari inovasi pelayanan, digitalisasi sistem pembayaran, penguatan pengawasan dan penagihan, hingga kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Berbagai pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Yus Mangun.
Kegiatan kemudian ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai bentuk penghargaan dan upaya mempererat hubungan kelembagaan antardaerah.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut menyerahkan bawang goreng, salah satu oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada pihak Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antardaerah dalam berbagi pengalaman serta mendorong pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang inovatif dan berkelanjutan. ***
