ReferensiA.id- Keterbatasan fiskal, penanganan bencana banjir, hingga karut-marut persoalan pertambangan menjadi fokus utama dalam ruang dialog antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) di Auditorium Kantor Bupati, Kamis 29 Oktober 2026. Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim ini digelar guna mencari jalan keluar konkret atas berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
DPRD Sulteng menggelar koordinasi dan komunikasi bersama Pemkab Parimo dengan rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Moh Arus Abdul Karim. Turut hadir sejumlah anggota legislatif, yakni Yus Mangun, Yusuf, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan dan Maryam Tamoreka.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia berharap kegiatan koordinasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia juga berharap pertemuan tersebut menghasilkan masukan dan dukungan konkret bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten adalah tingginya kebutuhan belanja pegawai. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Selain persoalan anggaran, Parigi Moutong juga menghadapi risiko bencana alam, khususnya banjir. Kebutuhan penanganan bencana dinilai turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, dukungan lintas pemerintahan dinilai penting, terutama untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat penanganan bencana, dan meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengharapkan dukungan berupa alat berat guna menunjang penanganan bencana serta mendukung kebutuhan penanganan infrastruktur yang terdampak.
Selain masalah fiskal dan kebencanaan, persoalan pertambangan turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertambangan, termasuk aspek tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui koordinasi dan komunikasi tersebut, hubungan kelembagaan antara DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin kuat.
“Sinergi itu diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan,” kata Bupati.
“Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan kabupaten dengan kebijakan pemerintah provinsi, sehingga dukungan yang diberikan dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Parigi Moutong,” kata Ketua DPRD Sulteng, Moh Arus Abdul Karim.
Turut hadir pada pertemuan itu Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Anggota DPRD Parigi Moutong, serta para kepala organisasi perangkat daerah Parigi Moutong. ***
