Mestinya, kata dia pemerintah hadir membantu kelancaran transportasi barang hasil penambangan sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Karena industri penambangan di Watusampu salah satu yang berbesar menyumbang PAD.
Begitu juga tambang emas di Poboya, ada potensi sisa olahan yang bisa menghasilkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal itu, Andi Nur B Lamakarate mengaku sudah memiliki hasil riset dan kajiannya dan siap diimplementasikan.
Selain itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dibangun 2014 diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Kota Palu. Namun, nyatanya tidak berhasil karena seharusnya pemerintah membebaskan lahan sehingga bisa menarik investor.
“Intinya ada peran pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu nomor urut 2, Hadianto Rasyid- Imelda Liliana Muhidin saat ditanya soal PAD menjelaskan sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah.
Guna mengefektifkan penerimaan pajak dan retribusi, maka yang dilakukan adalah menguatkan pusat layanan digital. “Digitalisasi seluruh potensi pendapatan yang ada,” jelasnya.
Misalnya semua area parkir dipasang CCTV sehingga kendaraan yang keluar masuk bisa terukur. Selain itu, saat ini ada aplikasi “Sangu Palu” yang disiapkan Pemkot Palu untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal pajak dan retribusi.
“Inovasi terus kita lakukan, kita kuatkan,” ujarnya.
Dia mengakui potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi di Kota Palu belum terserap dengan baik. Karena itu, solusinya adalah membuat inovasi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun calon walikota Palu nomor urut 3, Muhammad J Wartabone melihat sumber PAD dari sisi investasi. Menurutnya, investor perlu dimudahkan dengan catatan 60 persen pekerjanya adalah warga Palu. Investasi jangka panjang adalah Mall Tatura Palu serta mengefektifkan KEK.
