Dalam kunjungan kerja untuk meninjau kondisi terkini pascabencana dan dukungan untuk penguatan pemerintah daerah Minahasa Selatan dalam tanggap darurat bencana abrasi pantai, pada Jumat 17 Juni 202, Suharyanto menerima laporan dan fakta di lapangan terkait upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan.
Suharyanto mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah mulai dari penetapan status tanggap darurat, pembentukan posko darurat, pembukaan lokasi pengungsian, evakuasi masyarakat terdampak, pengoperasian dapur umum dan fasilitas lainnya sudah sesuai dengan format penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
“Tadi sudah beberapa dibuat. Yang pertama posko sudah dibuat. Terima kasih, saya apresiasi itu. Kemudian tempat pengungsian juga sudah ada. Yakinkan betul bahwa pengungsian bukan hanya tempat, tetapi juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi ini yakinkan betul terpenuhi,” ungkap Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Abrasi Pantai di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Di samping itu, upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan warga terdampak dinilai Suharyanto juga optimal dan selaras dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni dalam penanganan bencana keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang harus kita pegang betul,” kata Suharyanto.
Posko Darurat Harus Teroganisir
Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala BNPB mengingatkan agar organisasi posko segera dibentuk dan dijalankan sebagaimana fungsi dan peranannya.
“Dengan adanya posko dan organisasinya ini memudahkan kegiatan harian apa yang harus dilakukan,” jelas Suharyanto.
